Sejarah Perekonomian Indonesia

Nama (NPM) :

1.      Gerald Yosafat           (23213683)

2.      Lukman Nul Hakim    (25213056)

M. Maulana Dicky      (26213029)
Kelas :
1 EB 22

Pendahuluan

Sejarah perekonomian di Indonesia sudah terjadi dari zaman pra sejarah, mereka sudah menggunakan system ekonomi Nomaden / berpindah – pindah tempat di zaman Paleolithicum hingga zaman mulai tinggal tetap dan menggunakan lahan untuk bercocok tanam di zaman Neolithicum dan berternak / food producing di zaman megalitikum. Hingga dimana bangsa hindu budha yang sudah mulai berdagang dan menjual ternak hingga barter (kegiatan tukar menukar barang). Dan mulai perekonomian di saat bangsa Arab masuk dan mengenalkan hal berdagang di Indonesia.

            Tapi awal mula perekonomian kita bukan dibahas dari zaman itu, karena kita sudah di bilang paham dalam hal jual beli barang dimulai dari massa penjajahan belanda masuk ke Indonesia. Berarti sistem perekonomian kita dimulai dari :

1.      Sistem Ekonomi pada massa penjajahan belanda (1600 – 1945)

2.      Sistem Ekonomi pada massa orde lama (1945 – 1966)

3.      Sistem Ekonomi pada massa orde baru massa kepemimpinan soeharto hingga habibe (1966 – 2000)

4.      Sistem Ekonomi pada massa kepemimpinan Megawati (2000 – 2004)

5.      Sistem Ekonomi pada massa kepemimpinan SBY (2004 – sekarang)

Latar Belakang

            Sejarah perekoniomian Indonesia adalah perkembangan atau sebuah awal dimana kegiatan ekonomi di Indonesia dijalankan dan dipimpin. Dan mempunyai berbagai masalah dan solusi dalam kegiatan selama periode perjalanan sejarah perekonomian Indonesia itu sendiri dan banyak organisasi atau pembentukan – pembentukan untuk menjalankan perekonomian di dalam maupun di luar negeri. Banyak kerjasama – kerjasama antara pihak asing dan Negara – Negara lain dalam memajukan perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia dalam hal kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih suatu Negara.

Rumusan Masalah

1.      Apa itu sejarah pereknomian Indonesia ?

2.      Darimana awal mula perekonomian indonesia terjadi ?

3.      Kasus apa saja yang dialami Indonesia dalam perekonomian ?         

Tujuan

            Mengapa kita harus memahami sejarah perekonomian Indonesia ?, kita memahami sejarah perekonomian Indonesia agar :

1.      Menambah ilmu dan wawasan kita

2.      Mengetahui masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia

3.      Mengetahui awal mula perekonomian di Indonesia dijalankan

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi, tak terdapat alas an untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk individual atas faktor – faktor produksi, kecuali untuk sumber daya sumber aya yang banyak menguasai bajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini di atur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme an bukan pula sosialisme.

           

 Kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip – prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum di amandemen tahun 2000 yakni sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi yang menitikberatkan pada  koperasi  terutama pada masa Orde lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang. Dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalan nya masa reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi inipun belum banyak dikenal,  karena hingga kini  yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran yakni sistem ekonomi Pancasila, di sampine ekonomi yang menitikberatkan kepada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia.

           

 Perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang di anut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila ke lima Pancasila yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya yang merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila, yang jelas – jelas menentang sistem individualism liberal atau free fight liberalism (sistem ekonomi kapitalisme ekstrem) dan sistem ekonomi komando (sistem ekonomi sosialisme ekstrem).

A.    Sistem Ekonomi pada Massa Penjajahan Belanda

Menurut sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama penjajahan Belanda, sejarah ekonomi colonial Hindia Belanda dapat dibagi dalam tiga episode:

1.      Sistem merkantilisme ala VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) sekitar tahun 1600 – 1800 yang penekanan nya pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor, sistem monopoli negara ala sistem tanam paksa sekitar 1830 – 1870, dan sistem ekonomi kapitalis liberal sejak 1870 hingga 1945.

2.      Sistem – sistem ekonomi colonial, satu sisi meninggalkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia, namun di sisi lain melahirkan budaya cocok tanam, sistem uang, dan buaya industry. Bahkan sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda telah menjadikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Pada masa itu, Indonesia merupakan pengekspor terbesar sejumlah komoditas primer khususnya gula, kopi, tembakau, teh, kina, karet, dan minyak kelapa sawit. Pada decade 1930an seluruh perkebunan Hindia Belanda mencapai luas hampir 3,8 juta hektar. Ekspornya mencapai 1,6 milyar gulden pada akhir decade 1920an. Bank – bank bermunculan dan juga lahir lembaga perkreditan rakyat, yang pada awal nya di modali oleh lumbung desa. Industry manufaktur dimotori oleh pertumbuhan industry – industry gula. Selain itu, industry – industry sabun, semen, keramik, logam baja, es, rokok, dan mesin – mesin pabrik juga berkembang pesat, yang semua nya berlokasi di Jawa.

3.      Pasar modal muncul dan modal asing (khususnya dari Inggris dan Belanda) masuk dalam jumlah yang besar di perkebunan, pertambangan, dan industry manufaktur. Infrastruktur untuk mendukung perekonomian juga berkembang baik, seperti : pelabuhan – pelabuhan laut, jalan kereta api, dan jalan raya, termasuk pembangunan Jalan Raya Pos sepanjang 1000 kilometer dari Anyer hingga Panarukan. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, perkembangan ekonomi yang pesat tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.

B.    Sistem Ekonomi pada Massa Orde Lama (1945-1966)

Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar – dasar pemikiran Barat, termasuk sistem ekonomi liberal / kapitalisme nya. Soekarno menganggap sistem kapitalisme – liberalism selama penjajahan Belanda telah benar – benar menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga aliran ini harus dibenci dan di usir dari Indonesia. Menurut Soekarno, untuk mengusir atau mengimbangi kekuatan ekonomi Barat berlandaskan kapitalisme – Liberalisme, Indonesia harus menerapkan pemikiran dari Marhaenisme yaitu Marxisme. Tetapi baru pada tahun 1959 paham kapitalisme – liberalism secara konstituonal ditolak dengan diberlakukan nya lagi UUD 1945 sebagai landasan dari sistem ekonomi nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, Soekarno menerapkan sistem ekonomi komando seperti yang diterapkan khususnya di negara – negara beraliran komunis, seperti Uni Soviet (sekarang Rusia), negara – negara Eropa Timur (sekarang disebut negara – negara transisi), dan China. Dengan sistem ini, semua rencana dan keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi, termasuk pemilihan industry yang akan dibangun, ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Selama periode Orde Lama (1945 – 1966), perekonomian Indonesia tidak berjalan mulus, bahkan sangat buruk yang juga disebabkan oleh ketidakstabilan politik di dalam negeri yang dicerminkan antara lain oleh terjadinya beberapa pemberontak di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera dan Sulawesi, pada decade 1950an yang nyaris meruntuhkan sendi – sendi ekonomi nasional. Selama periode 1950an, hanya pada tahun 1953 tercatat pertumbuhan indeks output agregat sebesar 22,1%, sedangkan pada tahun – tahun lainnya berkisar antara terendah -1,9% (1959) dan tertinggi 5,8% (1957). Pada decade 1960an, kondisi perekonomian Indonesia bertambah buruk yang nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966 engan pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) masing – masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Kehancuran ekonomi Indonesia menjelang akhir periode orde lama juga di dorong oleh hiperinflasi yang pada tahun 1966 mencapai 650%.

Ketidakstabilan politik di dalam negeri yang membuat hancurnya perekonomian Indonesia pada masa Soekarno juga diwarnai oleh perubahan cabinet selama 8 kali pada masa demokrasi parlementer pada perioe 1945 – 1965, yang di awali oleh cabinet Hatta (Desember 1949 – September 1950), dan setelah itu berturut – turut Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Kabinet Sukirman (April 1951 – Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953), Kabinet Ali I (Agustus 1953 – Juli 1955), Kabinet Burhanuddin (Agustus 1955 – Maret 1956), Kabinet Ali II (April 1956 – Maret 1957), Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Agustus 1959).

Kebijakan ekonomi paling penting yang dilakukan Kabinet Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar pada masa Kabinet Natrsir (Kabinet pertama dalam negara kesatuan Republik Indonesia), untuk pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi.

Pada massa Kabinet Sukirman, kebijakan – kebijakan penting yang di ambil antara lain nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan penghapusan sistem kurs berganda. Pada masa cabinet wilopo, langkah – langkah konkret yang di ambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu di antaranya adalah untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam anggaran pendapatan dan belana negara (APBN). Pada masa Kabinet Ali I, hanya dua langkah konkret yang dilakukan dalam bidang ekonomi, yakni pembatasan impor dan kebijakan uang ketat selama Kabinet Burhanuddin, tindakan – tindakan ekonomi penting yang dilakukan termasuk di antaranya adalah liberalisasi impor dan kebijakan uang ketat laju uang beredar. Berbeda dengan cabinet – cabinet sebelumnya pada masa Kabinet Ali II, praktis tidak ada langkah – langkah yang berarti, selain mencanangkan sebuah rencana pembangunan baru dengan nama Rencana Lima Tahun 1956 – 1960. Kurang aktifnya Kabinet ini dalam bidang ekonomi disebabkan oleh keadaan politik di dalam negeri yang mulai goncang akibat bermunculan tekanan – tekanan dari masyarakat dari daerah – daerah di luar Jawa yang selama ini tidak merasa puas dengan hasil pembangunan di tanah air. Ketidakstabilan politik di dalam negeri semakin membesar pada masa Kabinet Djuanda, sehingga praktis cabinet ini juga tidak bisa berbuat banyak bagi pembangunan ekonomi. Perhatian sepenuhnya di alihkan selain untuk menghadapi ketidakstabilan politik di dalam negeri juga pada upaya pengambilan wilayah Irian Barat dari Belanda. Pada masa Kabinet Djuanda juga dilakukan pengambilan (nasionalisasi) perusahaan – perusahaan Belanda.

Pada tahun 1957, Soekarno mencanangkan “Ekonomi Terpimpin” yang lebih memperkuat lagi sistem ekonomi komando. Dan selama tahun 1957 – 1958 terjadi nasionalisasi perusahaan – perusahaan Belanda. Dengan pencanangan Ekonomi Terpimpin, sistem politik dan ekonomi Indonesia semakin dekat dengan haluan / pemikiran sosialis / komunis. Walaupun ideology Indonesia adalah Pancasila, pengaruh ideology komunis dari negara bekas Uni Soviet dan Cina sangat kuat. Sebenarnya pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya memilih haluan politik yang berbau komunis hanya merupakan suatu refleksi dari perasaan antikolonialisasi, antiimperialisasi, dan antikapitalisasi pada saat itu. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Soekarno percaya bahwa pemikiran Marxisme merupakan satu – satunya senjata yang ampuh untuk melawan kapitalisme. Pada masa itu, prinsip – prinsip individualisme, persaingan bebas dan perusahaan swasta / pribadi sangat ditentang karena oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya prinsip – prinsip tersebut sering dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme. Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit mendapat dana dari negara – negara Barat, baik dalam bentuk pinjaman maupun penanaman modal asing (PMA), sedangkan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan pembangunan selanjutnya Indonesia sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Hingga akhir tahun 1950an, tepatnya sebelum menasionalisasikan perusahaan – perusahaan Belanda, sumber utama penanaman modal asing di Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar untuk kegiatan ekspor hasil – hasil perkebunan dan pertambangan serta untuk kegiatan – kegiatan ekonomi yang terkait.

Pada tahun 1963, Soekarno menyampaikan konsep ekonomi yang di kenal dengan sebutan Deklarasi Ekonomi, yang berisi semacam tekat untuk menggunakan sistem ekonomi pasar, sebagai “koreksi” terhadap praktik – praktik ekonomi komando. Sayangnya tekat ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari partai – partai politik yang ada pada saat itu, termasuk Partai Komunis Indonesia. Prinsip – prinsip Deklarasi Ekonomi akhirnya dilupakan orang dan hingga berakhirnya orde lama, sistem ekonomi Indonesia yang berlaku tetap sistem komando.

C.  Sistem Ekonomi pada Massa Orde Baru massa Kepemimpinan Soeharto hingga Habiebe

Pada masa orde baru yang lahir tahun 1966, sistem ekonomi berubah total. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era Soeharto ini paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya – upaya dan cara – cara menggerakkan kembali roda ekonomi. Pemerintahan orde baru menjalin hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideology komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan lembaga – lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang putus pada zaman Soekarno. Dengan membaiknya kembali hubungan Indonesia dengan kedua lembaga donor internasional tersebut, Indonesia mendapat pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah, yang sumber dana nya berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara Barat, seperti AS, Inggris, dan Belanda. Langkah – langkah drastis dari Soeharto tersebut juga ditegaskan oleh Muhammad Sadli yang dikutip dari Atmanto dan Febriana sebagai berikut : Begitu menjadi Presiden, Soeharto langsung menggebrakan tiga kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan Soekarno, yakni mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sector ekonomi, dan merangkul Barat. Soeharto melirik negara – negara Barat, termasuk lembaga donor, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), dengan tujuan menarik modal mereka. Soeharto menilai bantuan dari Timur dipandang tidak terlalu bisa membantu ekonomi Indonesia waktu itu.

Pemerintahan orde lama meninggalkan berbagai masalah serius bagi pemerintahan Orde Baru, termasuk kelangkaan bahan pangan dan pasokan bahan baku yang nyaris terhenti, hiperinflasi, produksi dalam negeri nyaris terhenti, kerusakan infrastruktur yang parah, terkurasnya cadangan devisa, tingginya tunggakan utang luar negeri (ULN), defisit APBN yang sangat besar, dan krisis neraca pembayaran. Oleh sebab itu, sebelum pembangunan resmi di mulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas di semua aspek kehidupan, ekonomi, sosial, dan politik, dan rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi lewat kebijakan uang ketat, yakni dengan menghentikan percetakan uang yang pada masa orde lama berlangsung tak terkendali, membuat anggaran belanja pemerintah berimbang, menghidupkan kembali kegiatan produksi dalam negeri, khususnya pangan, memperbaiki infrastruktur, menghilangkan krisis neraca pembayaran, antara lain lewat peningkatan ekspor. Juga pada awal orde baru, pemerintah harus membayar ULN yang jumlahnya mencapai 530 juta doalr AS, padahal pada saat itu penghasilan pemerintah dari ekspor migas dan nonmigas tercatat hanya 430 juta dolar AS. Sehingga penjadwalan ULN menjadi hal yang mendesak agar cadangan devisa yang ada bisa sepenuhnya digunakan untuk mengimpor barang – barang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat dan proses pembangunan ekonomi di dalam negeri, seperti makanan, bahan baku yang telah diolah, dan barang modal.

Pada awal era Soeharto ini, pemerintah mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat strategis yang menandakan sedang berlangsungnya suatu perubahan yang cepat dalam sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi Komando ke sistem ekonomi pasar, diantaranya adalah dikeluarkan nya sejumlah paket kebijakan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi. Paket – paket kebijakan jangka pendek tersebut adalah tindak lanjut dari diterbitkan nya Tap MPRS No.XXIII Tahun 1966 tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, yang bertujuan untuk menstimulasi swasta masuk ke sector – sector strategis. Salah satu paket kebijakan yang sangat penting dalam arti sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde baru adalah UU Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan pada 1967 dan UU Penanaman Modal dalam Negeri pada tahun 1968. Untuk mendukung pelaksanaan kedua UU tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan deregulasi dan kebijakan debirokratisasi untuk urusan – urusan yang berkaitan dengan perekonomian pada umumnya dan investasi pada khususnya. Selain itu, pada masa yang sama perusahaan – perusahaan yang di nasionalisasikan pada masa orde lama di kembalikan ke pemiliknya.

Menjelang akhir decade 1960an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI), yang terdiri atas sejumlah negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa pada saat itu Indonesia sangat beruntung. Dalam waktu yang relative pendek setelah melakukan perubahan sistem politiknya secara drastic, dari “pro” menjadi “anti’ komunis, Indonesia bisa mendapat bantuan dana dari pihak Barat. Pada saat itu memang Indonesia merupakan satu – satu nya negara yang sangat antikomunis yang dianggap oleh Barat telah berhasil mengalahkan pemberontakan komunis dan sedang berusaha secara serius melakukan pembangunan ekonomi nya. Pada saat itu belum ada krisis ULN dari kelompok NSB, seperti pada decade 1980an sehingga boleh dikatakan bahwa perhatian Bank Dunia pada saat itu dapat dipusatkan sepenuhnya kepada Indonesia.

Pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai dengan Repelita I (1969 – 1974), dengan penekanan utama pada pembangunan sector pertanian dan industri -  industri yang terkait seperti agroindustri. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelita I terpusatkan pada pembangunan industry – industry yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industry – industry yang memproses bahan – bahan baku yang dimiliki Indonesia, industry – industry yang padat karya, industry – industry yang mendukung pembangunan regional, dan juga industry – industry dasar, seperti pupuk, semen, kimia dasar, bubuk kertas dan kertas, tekstil.

Sejak decade 80an perekonomian Indonesia mengalami suatu pergeseran kea rah yang lebih liberal dan terdesentralisasi berbarengan dengan berubahnya peran pemerintahan pusat dari yang sebelumnya sebagai agen pembangunan ekonomi di samping agen pembangunan sosial dan politik ke peran lebih sebagai fasilisator bagi pihak swasta, terutama dari segi administrasi dan regulator, sedangkan peran swasta meningkat pesat. Pergeseran ekonomi Indonesia ini di dorong oleh sejumlah deregulasi yang di awali dengan deregulasi sistem perbankan pada tahun 1983 an deregulasi perdagangan pada tahun 1984. Paket – paket deregulasi tersebut sesuai dengan tuntutan dari negara – negara donor,Bank Dunia, dan IMF yang dikenal dengan sebutan “Konsensus Washington".

D. Sistem Ekonomi pada Massa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

1.      Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan menalokasikan pembayaran Hutang Luar Negeri sebesar Rp 116,3 triliun.

2.    Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan Negara dari intervensi kekuatan – kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

E. Sistem Ekonomi pada Massa Kepemimpinan SBY

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan kesubsidi sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang – bidang yang mendukung kesjahterahan masyarakat. Kebijakan pertama ini menimbulkan kebijakan kontroversial yang ke dua, yakni Bantuan Lansung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ketangan yang seharusnya menggunakannya tetapi malah diselewengkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Hingga sekarang dua masalah diatas masih belum diselesaikan dan menjadi PR bagi perekonomian di Indonesia.

Kesimpulan

            Sejarah perekonomian di Indonesia sudah terjadi dari zaman pra sejarah, mereka sudah menggunakan system ekonomi Nomaden / berpindah – pindah tempat di zaman Paleolithicum hingga zaman mulai tinggal tetap dan menggunakan lahan untuk bercocok tanam di zaman Neolithicum dan berternak / food producing di zaman megalitikum. Hingga dimana bangsa hindu budha yang sudah mulai berdagang dan menjual ternak hingga barter (kegiatan tukar menukar barang). Dan mulai perekonomian di saat bangsa Arab masuk dan mengenalkan hal berdagang di Indonesia.

1.      Sistem Ekonomi pada massa penjajahan belanda (1600 – 1945)

Menurut sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama penjajahan Belanda, sejarah ekonomi colonial Hindia Belanda dapat dibagi dalam tiga episode:

·         Sistem merkantilisme ala VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)

·         Sistem – sistem ekonomi colonial

·         Pasar modal muncul dan modal asing (khususnya dari Inggris dan Belanda) masuk dalam jumlah yang besar

2.      Sistem Ekonomi pada massa orde lama (1945 – 1966)

Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar – dasar pemikiran Barat, termasuk sistem ekonomi liberal / kapitalisme nya. Pada tahun 1959 paham kapitalisme – liberalism secara konstituonal ditolak dengan diberlakukan nya lagi UUD 1945 sebagai landasan dari sistem ekonomi nasional.

Dengan sistem ini, semua rencana dan keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi, termasuk pemilihan industry yang akan dibangun, ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Selama periode Orde Lama (1945 – 1966), perekonomian Indonesia tidak berjalan mulus, bahkan sangat buruk yang juga disebabkan oleh ketidakstabilan politik di dalam negeri yang dicerminkan antara lain oleh terjadinya beberapa pemberontak di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera dan Sulawesi, pada decade 1950an yang nyaris meruntuhkan sendi – sendi ekonomi nasional.

3.      Sistem Ekonomi pada massa orde baru massa kepemimpinan soeharto hingga habibe (1966 – 2000)

Pada awal era Soeharto ini, pemerintah mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat strategis. Soeharto langsung menggebrakan tiga kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan Soekarno, yakni mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sector ekonomi, dan merangkul Barat. Paket – paket kebijakan jangka pendek tersebut adalah tindak lanjut dari diterbitkan nya Tap MPRS No.XXIII Tahun 1966 tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, yang bertujuan untuk menstimulasi swasta masuk ke sector – sector strategis. Pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai dengan Repelita I (1969 – 1974), dengan penekanan utama pada pembangunan sector pertanian dan industri -  industri yang terkait seperti agroindustry.

4.      Sistem Ekonomi pada massa kepemimpinan Megawati (2000 – 2004)

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

1.      Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan menalokasikan pembayaran Hutang Luar Negeri sebesar Rp 116,3 triliun.

2.      Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan Negara dari intervensi kekuatan – kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

5.      Sistem Ekonomi pada massa kepemimpinan SBY (2004 – sekarang)

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM.

Bantuan Lansung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, dan masih banyak lagi proyek yang belum rampung.

Daftar Pustaka

            Buku perekonomian Indonesia

            http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/

            http://www.slideshare.net/xNet8/bab-2-sejarah-ekonomi-indonesia

            Pass C. & Lowes B. 1994. Kamus lengkap ekonomi, Erlangga

Tulisan AGRIBISNIS

l. Pendahuluan

Agribisnis pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem ekonomi. Hal tersebut didasari dengan seluruh kegiatan yang melibatkan pembuatan dan penyaluran sarana usahatani; kegiatan produksi di unit usahatani; penyimpanan, pengolahan dan distribusi komoditas usahatani dan berbagai produk yang dibuat dari proses produksi tersebut.
Secara garis besar, seluruh kegiatan usahatani dalam agribisnis berlandaskan pada ilmu ekonomi. Hal tersebut merunut pada hakikat agribisnis sebagai bagian dari sistem ekonomi. Namun demikian, tidak sepenuhnya agribisnis membahas tentang ilmu ekonomi.
Dewasa ini, masih terdapat berbagai pemahaman manusia akan keterpisahan manajemen agribisnis dengan syariah Islam. Akibatnya, sering terjadi praktik-praktik agribisnis yang bertentangan dengan syariah Islam serta tidak mengindahkan tanda-tanda kebesaran dan keberadaan Allah SWT. Padahal, manajemen agribisnis dengan syariah Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua aspek tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga menjadi kesatu-paduan ilmu yang dinamakan agribisnis.

ll. ISI

Agribisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas produksi dan distribusi sarana produksi usaha tani, aktivitas usaha tani, serta penyimpanan, pengolahan, distribusi komoditas usaha tani, dan aktivitas lain yang membentuk produk tersebut. Sistem Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling terkait satu sama lainnya.Secara umum agribisnis dapat dipandang dari dua segi, yaitu agribisnis sebagai suatu sistem dan agribisnis sebagai suatu bidang usaha (perusahaan pertanian).

I.II. Agribisnis Sebagai Suatu Sistem
Pada dasarnya sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan unsur-unsur (subsistem-subsistem ) yang saling berhubungan melalui berbagai bentuk interaksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang tedrtentu. Karakteristik atau ciri-ciri suatu sistem adalah sebagai berikut :
• Terdiri atas unsur-unsur/komponen-komponen/subsistem-subsistem yang membentuk satu kesatuan (totalitas) sistem .
• Adanya tujuan dan saling ketergantungan antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya.
• Adanya interaksi antar subsistem.
• Mengandung mekanisme, kadang-kadang disebut juga sebagai transformasi (dalam sistem produksi misalnya mengubah input menjadi output)
• Ada lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem (cuaca, lingkungan ekonomi, sosial-budaya, hukum dan politik, perkembangan teknologi, persaingan, kekuatan eksternal lainnya).

 Adjid,DA (2001) mengemukakan bahwa agribisnis konsep dari suatu sistem yang integrative yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu

(1) subsitem pengadaan sarana produksi pertanian (Agroinput),
(2) subsistem produksi pertanian (Agro product),
(3) subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian (agroindustry),
(4) subsistem pemasaran hasil pertanian (agromarketing), dan
(5) subsistem kelembagaan penunjang kegiatan pertanian (agro supporting).

Subsistem kedua merupakan on-farmagribusiness, sedangkan subsistem yang lain merupakan off-fram agribusiness. Sedangkan subsistem agribisnis adalah bagian dari sistem agribisnis di mana suatu usaha terkait atau terpengaruh langsung maupun tidak langsung dengan suatu proses produksi biologis.

Contoh : Sistem Agribisnis Kedelai
Sistem ini terdiri atas
1. Subsistem pasukan input untuk budidaya di tingkat usahatani kedelai, misalnya
a. produsen atau pemasok barang berupa pupuk, pestisida, benih kedelai, alat dan mesin pertanian,
b. produsen atau penyedia jasa seperti perdagangan, kredit, tenaga kerja (SDM) dan sebagainya.
2. Subsistem budidaya atau produksi biologis di tingkat usahatani sebagai subsistem utama, di mana semua input (lahan, modal dan tenaga kerja) diramu dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan biji kedelai sebagai produk utamanya dan hasil ikutannya seperti daun, akar dan batangnya yang bila dikeringkan dapat dipakai untuk bahan bakar atau yang masih segar bisa dijadikan makanan ternak.
3. Subsistem pasca panen, agro-processing atau agroindustri, di mana:
a. buah kedelai dipanen, dikeringkan dan dipisahkan biji dari polongnya, disortir, dikemas dan sebagainya.
b. biji kedelai diolah untuk menjadi benih atau menjadi komoditas yang siap dipasarkan dengan suatu standar perdagangan tertentu.
c. biji kedelai diolah lebih lanjut untuk menjadi produk konsumsi atau setengah matang seperti tahu, tempe atau lainnya.
d. atau oleh warung makanan atau pedagang kaki lima diolah dari tempe setengah matang menjadi produk akhir siap santap seperti tempe goreng; kripik tempe atau pepes tahu.
e. daun ; akar dan batangnya serta kulit polongnya diolah untuk menjadi pupuk kompos atau untuk media budidaya jamur.
4. Subsistem agro-marketing, di mana semua komoditas atau produk komsumsi tersebut dipasarkan melalui serangkaian kegiatan promosi, dan didistribusikan melalui pedagang besar, eceran, dan sebagainya.
5. Subsistem penunjang yang meliputi: sistem informasi, litbang tanaman pangan, hukum dan perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintah (kebijaksanaan substitrasi impor).

Lingkungan Agribisnis
Keberhasilan Agribisnis sebagai suatu sistem sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan keadaan komponen-komponen yang ada dalam sistem agribisnis tersebut dan factor-faktor lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu sebelum melakukan usaha Agribisnis langkah pertama yang harus dilakukan oleh pelaku Agribisnis adalah mengidentifikasi faktor- faktor apa yang kemungkinan dapat mempengaruhi keberhasilan usaha Agribisnis yang akan dikembangkan pada suatu wilayah tertentu.
Lingkungan agribisnis digolongkan menjadi dua yaitu :
a. Lingkungan internal yang meliputi faktor organisasi dan manajemen, faktor pemasaran, faktor teknik dan faktor keuangan.
b. Lingkungan eksternal meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan demografi.

lll. Kesimpulan

Agribisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas produksi dan distribusi sarana produksi usaha tani, aktivitas usaha tani, serta penyimpanan, pengolahan, distribusi komoditas usaha tani, dan aktivitas lain yang membentuk produk tersebut. Sistem ekonomi dalam agribisnis terbagi menjadi tiga, yaitu: sistem pasar bebas, sistem ekonomi perencanaan, dan sistem ekonomi campuran.Sistem dan Manajemen Agribisnis syariah adalah suatu konsep yang dapat dijadikan ikhtiar membangun sebuah nilai-nilai kebenaran dalam berbisnis berdasarkan kesadaran akan makna penciptaan alam raya sebagai anugerah yang harus di kelola dengan baik, yaitu secara ekonomi maupun spiritual dalam satu kesatuan yang sinergis.

lV. Daftar Pustaka

Firdaus, Muhammmad. 2008. Manajemen Agribisnis. Jakarta: Bumi Aksara.
Sastraatmadja, Entang. 1984. Ekonomi Pertanian Indonesia. Bandung: Angkasa.

STUDI KELAYAKAN BISNIS

A. Pendahuluan

 -studi kelayakan bisnis dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada sebuah proyek maupun bisnis yang sedang berjalan.

-bisnis sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan masyarakat.

B.Isi

studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan

Bermacam-macam bentuk ide bisnis antara lain   :

·         Pendirian usaha baru

·         Pengembangan usaha yang sudah ada, seperti MERGER, penambahan modal, pergantian teknologi, pembukaan kantor baru/cabang.

·         Pembelian perusahaan dengan cara AKUISISI

Obyek Studi Kelayakan Bisnis

·         PENDIRIAN : Obyek yang dipelajari dan diteliti merupakan usaha baru yang akan didirikan

·         PENGEMBANGAN : Oyek yang dikaji usahanya sudah berdiri dan mempunyai rencana pengembangan

·         MARGER atau AKUISISI : Obyek yang sudah berdiri dan akan digabungkan atau diambil alih perusahaan lain.

Analisis studi kelayakan bisnis, orang yang melaksanakan pekerjaan studi kelayakan, analisis ini bisa perorangan atau TIM. Alat analisis studi kelayakan bisnis yaitu teknik yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, misalnya metode RASIO.

Misal dalm contoh kasus pemasaran : Untuk mengetahui kecenderungan permintaan atas produk tertentu dimasa yang akan datang, dilakukan analisis trend dengan menggunakan alat analisis trend linear.

Aspek Studi Kelayakan

Pokok bahasan yang terdapat dalam studi kelayakan dan membahas secara spesifik dari suatu pandangan disiplin ilmu :

·        - Aspek pasar dan pemasaran.

·         -Aspek teknis produksi dan teknologi.

·         -Aspek manajemen.

·         -Apek Hukum

·         -Aspek lingkungan

·         -Aspek keuangan

Manfaat studi kelayakan bisnis

1.       BAGI MASYARAKAT

·         Calon investor

·         Mitra penyerta modal

·         Perbankan

·         Pemerintah

·         Manajemen perusahaan

·         Masyarakat

2.       BAGI ANALISIS

·         Pengetahuan tentang cara berfikir

·         Menerapkan berbagai disiplin ilmu

·         Mempelajari suatu objek bisnis secara komprehensihip sehingga penyusunan akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang berharga.

Ide yang menjadi dasar munculnya studi kelayakan

1.       PENDIRIAN USAHA BARU

Usaha yang akan didirikan benar-benar tidak pernah ada sebelumnya, suatu yang baru ini dapat diartikan “PRODUK” atau “BISNIS” baru karena sebelumnya belum/tidak dimiliki sang penggagas

2.       PENGEMBANGAN USAHA

Usaha yang akan dibangun merupakan bagian dari entitas usaha yang sudah ada sebelumnya, baik bersifat VERTIKAL (satu rumpun) maupun bersifat HORIZONTAL (beda rumpun)

3.       PEMBELIAN USAHA YANG SUDAH ADA

Usaha ini lebih mudah dibandingkan kedua diatas, karena sudah bisa dilihat atau di observasi langsung.

Intensitas Studi Kelayakan Meliputi

·         Besarnya dana yang ditanamkan

·         Tingkat ketidakpastian proyek

·         Komplesitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek

Arti dari Intensitas tersebut

·         Intensitas studi kelayakan berpengaruh terhadap kebutuhan analisis, waktu, dan biaya. Analisis biaya dan manfaat disusun untuk mengetahui apakah biaya yang akan dikeluarkan untuk mendanai pembuatan studi kelayakan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan manfaatnya.

·         BIAYA adalah dana yang dikeluarkan untuk pembuatan studi kelayakan.

·         Manfaat : Probabilitas risiko kegagalan proyek yang terdiri dari biaya kesempatan, biaya pendirian dan biaya modal.

      

      C. Kesimpulan

 SKEMATIS PERBEDAAN STUDI KELAYAKAN DENGAN RENCANA BISNIS

FAKTOR	STUDI KELAYAKAN	RENCANA BISNIS
JENIS DATA	DATA ESTIMASI	Berdasarkan data EMPIRIS Perusahaan
SUMBER DATA	DATA EKSTERNAL	DATA INTERNAL
PENYUSUNAN/Analisis	Pihak eksternal (konsultan/pakar)	Pihak internal (manajemen), perusahaan (direksi perusahaan)
TUJUAN	MEnilai kelayakan gagasan bisnis	Merencanakan kegiatan bisnis dimasa yang akan datang
USER (pengguna)	Investor, Bank, Pemerintah, LSM	Manajemen, Kreditor
WAKTU PEMBUATAN	Bisa lebih dari 1 tahun	Kurang dari 1 tahun
BIAYA	Relatif besar, bisa lebih dari Rp 1M	Relatif lebih kecil

D. Daftar Pustaka

Sumardi. SE,MM."Studi Kelayakan Bisnis"

TUGAS PENGANTAR BISNIS MINGGU KE 12

NAMA/NPM      : 1. LUKMAN NUL HAKIM (25213056)
                         2. IRVAN RAMADHAN     (24213522)
                         3. GERALD YOSAFAT     (23213683)
KELAS               : 1 EB 22

1.JELASKAN   PENGERTIAN  TANGGUNG  JAWAB SOSIAL  SUATU  BISNIS

Tanggung jawab Sosial / Corporate Social Responsibility (CSR)  adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

2. BERI  1 CONTOH  PERUSAHAAN  UNIVERSAL YG  DI MAKSUD  DENGAN “ COORPORATE  SOCIABILITY  RESPONSIBILITY  “

Contohnya adalah perusahan PT PERTAMINA. Perusahaan ini memberikan jasa dan pelayanannya kepada masyarakat dengan cara mensubidikan beragai macam bahan bakar seperti, pertamax, premium, solar, dan LPG. Perusahaan ini berkomitmen kepada produk dalm negri sendiri dan menggunakan bahan baku dari sumber daya alam yang ada di negeri sendiri.