Nama (NPM) :
1. Gerald
Yosafat (23213683)
2. Lukman
Nul Hakim (25213056)
M.
Maulana Dicky (26213029)Kelas :
1 EB 22
Pendahuluan
Sejarah perekonomian di Indonesia sudah terjadi dari
zaman pra sejarah, mereka sudah menggunakan system ekonomi Nomaden / berpindah
– pindah tempat di zaman Paleolithicum hingga zaman mulai tinggal tetap dan
menggunakan lahan untuk bercocok tanam di zaman Neolithicum dan berternak /
food producing di zaman megalitikum. Hingga dimana bangsa hindu budha yang
sudah mulai berdagang dan menjual ternak hingga barter (kegiatan tukar menukar
barang). Dan mulai perekonomian di saat bangsa Arab masuk dan mengenalkan hal
berdagang di Indonesia.
Tapi awal mula perekonomian kita
bukan dibahas dari zaman itu, karena kita sudah di bilang paham dalam hal jual
beli barang dimulai dari massa penjajahan belanda masuk ke Indonesia. Berarti
sistem perekonomian kita dimulai dari :
1. Sistem
Ekonomi pada massa penjajahan belanda (1600 – 1945)
2. Sistem
Ekonomi pada massa orde lama (1945 – 1966)
3. Sistem
Ekonomi pada massa orde baru massa kepemimpinan soeharto hingga habibe (1966 –
2000)
4. Sistem
Ekonomi pada massa kepemimpinan Megawati (2000 – 2004)
5. Sistem
Ekonomi pada massa kepemimpinan SBY (2004 – sekarang)
Latar Belakang
Sejarah
perekoniomian Indonesia adalah perkembangan atau sebuah awal dimana kegiatan
ekonomi di Indonesia dijalankan dan dipimpin. Dan mempunyai berbagai masalah dan
solusi dalam kegiatan selama periode perjalanan sejarah perekonomian Indonesia
itu sendiri dan banyak organisasi atau pembentukan – pembentukan untuk
menjalankan perekonomian di dalam maupun di luar negeri. Banyak kerjasama –
kerjasama antara pihak asing dan Negara – Negara lain dalam memajukan
perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia dalam hal kerja sama antara kedua
belah pihak atau lebih suatu Negara.
Rumusan Masalah
1. Apa
itu sejarah pereknomian Indonesia ?
2. Darimana
awal mula perekonomian indonesia terjadi ?
3. Kasus
apa saja yang dialami Indonesia dalam perekonomian ?
Tujuan
Mengapa
kita harus memahami sejarah perekonomian Indonesia ?, kita memahami sejarah
perekonomian Indonesia agar :
1. Menambah
ilmu dan wawasan kita
2. Mengetahui
masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia
3. Mengetahui
awal mula perekonomian di Indonesia dijalankan
SEJARAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
Di tinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi
atau faktor – faktor produksi, tak terdapat alas an untuk menyatakan bahwa
sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup
argumentasi untuk individual atas faktor – faktor produksi, kecuali untuk
sumber daya sumber aya yang banyak menguasai bajat hidup orang banyak, dikuasai
oleh negara. Hal ini di atur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara
konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme an bukan pula
sosialisme.
Kehidupan
perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip –
prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam
Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi
campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum di amandemen tahun
2000 yakni sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi yang menitikberatkan pada
koperasi terutama pada masa Orde lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini
masih berkembang. Dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah
berjalan nya masa reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi
inipun belum banyak dikenal, karena hingga kini yang masih banyak
dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran yakni sistem ekonomi
Pancasila, di sampine ekonomi yang menitikberatkan kepada peran koperasi dalam
perekonomian Indonesia.
Perbedaan antara
sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi
yang di anut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam
keadilan sosial yang merupakan sila ke lima Pancasila yakni prinsip pembagian
pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini
sebenarnya yang merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila, yang jelas –
jelas menentang sistem individualism liberal atau free fight liberalism (sistem
ekonomi kapitalisme ekstrem) dan sistem ekonomi komando (sistem ekonomi
sosialisme ekstrem).
A. Sistem Ekonomi pada Massa Penjajahan Belanda
Menurut sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama
penjajahan Belanda, sejarah ekonomi colonial Hindia Belanda dapat dibagi dalam
tiga episode:
1.
Sistem merkantilisme ala VOC
(Vereenigde Oost Indische Compagnie) sekitar tahun 1600 – 1800 yang penekanan
nya pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor, sistem monopoli negara ala
sistem tanam paksa sekitar 1830 – 1870, dan sistem ekonomi kapitalis liberal
sejak 1870 hingga 1945.
2.
Sistem – sistem ekonomi colonial,
satu sisi meninggalkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia, namun di sisi lain
melahirkan budaya cocok tanam, sistem uang, dan buaya industry. Bahkan
sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda telah menjadikan Indonesia menjadi salah
satu kekuatan ekonomi di Asia. Pada masa itu, Indonesia merupakan pengekspor
terbesar sejumlah komoditas primer khususnya gula, kopi, tembakau, teh, kina,
karet, dan minyak kelapa sawit. Pada decade 1930an seluruh perkebunan Hindia
Belanda mencapai luas hampir 3,8 juta hektar. Ekspornya mencapai 1,6 milyar
gulden pada akhir decade 1920an. Bank – bank bermunculan dan juga lahir lembaga
perkreditan rakyat, yang pada awal nya di modali oleh lumbung desa. Industry
manufaktur dimotori oleh pertumbuhan industry – industry gula. Selain itu,
industry – industry sabun, semen, keramik, logam baja, es, rokok, dan mesin –
mesin pabrik juga berkembang pesat, yang semua nya berlokasi di Jawa.
3.
Pasar modal muncul dan modal asing
(khususnya dari Inggris dan Belanda) masuk dalam jumlah yang besar di
perkebunan, pertambangan, dan industry manufaktur. Infrastruktur untuk
mendukung perekonomian juga berkembang baik, seperti : pelabuhan – pelabuhan
laut, jalan kereta api, dan jalan raya, termasuk pembangunan Jalan Raya Pos
sepanjang 1000 kilometer dari Anyer hingga Panarukan. Namun, seperti yang telah
dikatakan sebelumnya, perkembangan ekonomi yang pesat tidak memberi peningkatan
kesejahteraan bagi rakyat.
B. Sistem Ekonomi pada Massa Orde Lama (1945-1966)
Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia
sangat membenci dasar – dasar pemikiran Barat, termasuk sistem ekonomi liberal
/ kapitalisme nya. Soekarno menganggap sistem kapitalisme – liberalism selama
penjajahan Belanda telah benar – benar menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga
aliran ini harus dibenci dan di usir dari Indonesia. Menurut Soekarno, untuk
mengusir atau mengimbangi kekuatan ekonomi Barat berlandaskan kapitalisme –
Liberalisme, Indonesia harus menerapkan pemikiran dari Marhaenisme yaitu
Marxisme. Tetapi baru pada tahun 1959 paham kapitalisme – liberalism secara konstituonal
ditolak dengan diberlakukan nya lagi UUD 1945 sebagai landasan dari sistem
ekonomi nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, Soekarno menerapkan sistem
ekonomi komando seperti yang diterapkan khususnya di negara – negara beraliran
komunis, seperti Uni Soviet (sekarang Rusia), negara – negara Eropa Timur
(sekarang disebut negara – negara transisi), dan China. Dengan sistem ini,
semua rencana dan keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi, termasuk
pemilihan industry yang akan dibangun, ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah
pusat.
Selama periode Orde Lama (1945 – 1966), perekonomian
Indonesia tidak berjalan mulus, bahkan sangat buruk yang juga disebabkan oleh
ketidakstabilan politik di dalam negeri yang dicerminkan antara lain oleh
terjadinya beberapa pemberontak di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera dan
Sulawesi, pada decade 1950an yang nyaris meruntuhkan sendi – sendi ekonomi
nasional. Selama periode 1950an, hanya pada tahun 1953 tercatat pertumbuhan
indeks output agregat sebesar 22,1%, sedangkan pada tahun – tahun lainnya
berkisar antara terendah -1,9% (1959) dan tertinggi 5,8% (1957). Pada decade
1960an, kondisi perekonomian Indonesia bertambah buruk yang nyaris mengalami
stagflasi selama tahun 1965-1966 engan pertumbuhan produk domestic bruto (PDB)
masing – masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Kehancuran ekonomi Indonesia
menjelang akhir periode orde lama juga di dorong oleh hiperinflasi yang pada
tahun 1966 mencapai 650%.
Ketidakstabilan politik di dalam negeri yang membuat
hancurnya perekonomian Indonesia pada masa Soekarno juga diwarnai oleh
perubahan cabinet selama 8 kali pada masa demokrasi parlementer pada perioe
1945 – 1965, yang di awali oleh cabinet Hatta (Desember 1949 – September 1950),
dan setelah itu berturut – turut Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951),
Kabinet Sukirman (April 1951 – Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 –
Juni 1953), Kabinet Ali I (Agustus 1953 – Juli 1955), Kabinet Burhanuddin
(Agustus 1955 – Maret 1956), Kabinet Ali II (April 1956 – Maret 1957), Kabinet
Djuanda (Maret 1957 – Agustus 1959).
Kebijakan ekonomi paling penting yang dilakukan Kabinet
Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada
saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang kertas
yang beredar pada masa Kabinet Natrsir (Kabinet pertama dalam negara kesatuan
Republik Indonesia), untuk pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan
pembangunan ekonomi.
Pada massa Kabinet Sukirman, kebijakan – kebijakan penting
yang di ambil antara lain nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
(BI) dan penghapusan sistem kurs berganda. Pada masa cabinet wilopo, langkah –
langkah konkret yang di ambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu
di antaranya adalah untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran
berimbang dalam anggaran pendapatan dan belana negara (APBN). Pada masa Kabinet
Ali I, hanya dua langkah konkret yang dilakukan dalam bidang ekonomi, yakni
pembatasan impor dan kebijakan uang ketat selama Kabinet Burhanuddin, tindakan
– tindakan ekonomi penting yang dilakukan termasuk di antaranya adalah
liberalisasi impor dan kebijakan uang ketat laju uang beredar. Berbeda dengan
cabinet – cabinet sebelumnya pada masa Kabinet Ali II, praktis tidak ada
langkah – langkah yang berarti, selain mencanangkan sebuah rencana pembangunan
baru dengan nama Rencana Lima Tahun 1956 – 1960. Kurang aktifnya Kabinet ini
dalam bidang ekonomi disebabkan oleh keadaan politik di dalam negeri yang mulai
goncang akibat bermunculan tekanan – tekanan dari masyarakat dari daerah –
daerah di luar Jawa yang selama ini tidak merasa puas dengan hasil pembangunan
di tanah air. Ketidakstabilan politik di dalam negeri semakin membesar pada
masa Kabinet Djuanda, sehingga praktis cabinet ini juga tidak bisa berbuat
banyak bagi pembangunan ekonomi. Perhatian sepenuhnya di alihkan selain untuk
menghadapi ketidakstabilan politik di dalam negeri juga pada upaya pengambilan
wilayah Irian Barat dari Belanda. Pada masa Kabinet Djuanda juga dilakukan
pengambilan (nasionalisasi) perusahaan – perusahaan Belanda.
Pada tahun 1957, Soekarno mencanangkan “Ekonomi Terpimpin”
yang lebih memperkuat lagi sistem ekonomi komando. Dan selama tahun 1957 – 1958
terjadi nasionalisasi perusahaan – perusahaan Belanda. Dengan pencanangan
Ekonomi Terpimpin, sistem politik dan ekonomi Indonesia semakin dekat dengan
haluan / pemikiran sosialis / komunis. Walaupun ideology Indonesia adalah
Pancasila, pengaruh ideology komunis dari negara bekas Uni Soviet dan Cina
sangat kuat. Sebenarnya pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada
umumnya memilih haluan politik yang berbau komunis hanya merupakan suatu
refleksi dari perasaan antikolonialisasi, antiimperialisasi, dan
antikapitalisasi pada saat itu. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Soekarno
percaya bahwa pemikiran Marxisme merupakan satu – satunya senjata yang ampuh
untuk melawan kapitalisme. Pada masa itu, prinsip – prinsip individualisme,
persaingan bebas dan perusahaan swasta / pribadi sangat ditentang karena oleh
pemerintah dan masyarakat pada umumnya prinsip – prinsip tersebut sering
dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme. Keadaan ini membuat Indonesia semakin
sulit mendapat dana dari negara – negara Barat, baik dalam bentuk pinjaman
maupun penanaman modal asing (PMA), sedangkan untuk membiayai rekonstruksi
ekonomi dan pembangunan selanjutnya Indonesia sangat membutuhkan dana yang
sangat besar. Hingga akhir tahun 1950an, tepatnya sebelum menasionalisasikan
perusahaan – perusahaan Belanda, sumber utama penanaman modal asing di
Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar untuk kegiatan ekspor hasil
– hasil perkebunan dan pertambangan serta untuk kegiatan – kegiatan ekonomi
yang terkait.
Pada tahun 1963, Soekarno menyampaikan konsep ekonomi yang
di kenal dengan sebutan Deklarasi Ekonomi, yang berisi semacam tekat untuk
menggunakan sistem ekonomi pasar, sebagai “koreksi” terhadap praktik – praktik
ekonomi komando. Sayangnya tekat ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak
mendapat dukungan dari partai – partai politik yang ada pada saat itu, termasuk
Partai Komunis Indonesia. Prinsip – prinsip Deklarasi Ekonomi akhirnya
dilupakan orang dan hingga berakhirnya orde lama, sistem ekonomi Indonesia yang
berlaku tetap sistem komando.
C. Sistem Ekonomi pada Massa Orde Baru massa Kepemimpinan
Soeharto hingga Habiebe
Pada masa orde baru yang lahir tahun 1966, sistem ekonomi
berubah total. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era Soeharto ini
paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar
bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya – upaya dan
cara – cara menggerakkan kembali roda ekonomi. Pemerintahan orde baru menjalin
hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideology komunis.
Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan
lembaga – lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter
Internasional (IMF), yang putus pada zaman Soekarno. Dengan membaiknya kembali
hubungan Indonesia dengan kedua lembaga donor internasional tersebut, Indonesia
mendapat pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah, yang
sumber dana nya berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara Barat,
seperti AS, Inggris, dan Belanda. Langkah – langkah drastis dari Soeharto
tersebut juga ditegaskan oleh Muhammad Sadli yang dikutip dari Atmanto dan
Febriana sebagai berikut : Begitu menjadi Presiden, Soeharto langsung
menggebrakan tiga kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan Soekarno, yakni
mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sector ekonomi, dan merangkul Barat.
Soeharto melirik negara – negara Barat, termasuk lembaga donor, seperti Bank
Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), dengan tujuan menarik modal mereka.
Soeharto menilai bantuan dari Timur dipandang tidak terlalu bisa membantu
ekonomi Indonesia waktu itu.
Pemerintahan orde lama meninggalkan berbagai masalah serius
bagi pemerintahan Orde Baru, termasuk kelangkaan bahan pangan dan pasokan bahan
baku yang nyaris terhenti, hiperinflasi, produksi dalam negeri nyaris terhenti,
kerusakan infrastruktur yang parah, terkurasnya cadangan devisa, tingginya
tunggakan utang luar negeri (ULN), defisit APBN yang sangat besar, dan krisis
neraca pembayaran. Oleh sebab itu, sebelum pembangunan resmi di mulai, terlebih
dahulu dilakukan pemulihan stabilitas di semua aspek kehidupan, ekonomi,
sosial, dan politik, dan rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari
kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi lewat
kebijakan uang ketat, yakni dengan menghentikan percetakan uang yang pada masa
orde lama berlangsung tak terkendali, membuat anggaran belanja pemerintah berimbang,
menghidupkan kembali kegiatan produksi dalam negeri, khususnya pangan,
memperbaiki infrastruktur, menghilangkan krisis neraca pembayaran, antara lain
lewat peningkatan ekspor. Juga pada awal orde baru, pemerintah harus membayar
ULN yang jumlahnya mencapai 530 juta doalr AS, padahal pada saat itu
penghasilan pemerintah dari ekspor migas dan nonmigas tercatat hanya 430 juta
dolar AS. Sehingga penjadwalan ULN menjadi hal yang mendesak agar cadangan
devisa yang ada bisa sepenuhnya digunakan untuk mengimpor barang – barang
penting untuk kelangsungan hidup masyarakat dan proses pembangunan ekonomi di
dalam negeri, seperti makanan, bahan baku yang telah diolah, dan barang modal.
Pada awal era Soeharto ini, pemerintah mengambil beberapa
langkah drastis yang bersifat strategis yang menandakan sedang berlangsungnya
suatu perubahan yang cepat dalam sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi
Komando ke sistem ekonomi pasar, diantaranya adalah dikeluarkan nya sejumlah
paket kebijakan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi. Paket – paket
kebijakan jangka pendek tersebut adalah tindak lanjut dari diterbitkan nya Tap
MPRS No.XXIII Tahun 1966 tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi,
Keuangan, dan Pembangunan, yang bertujuan untuk menstimulasi swasta masuk ke
sector – sector strategis. Salah satu paket kebijakan yang sangat penting dalam
arti sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama
pemerintahan Orde baru adalah UU Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan pada
1967 dan UU Penanaman Modal dalam Negeri pada tahun 1968. Untuk mendukung
pelaksanaan kedua UU tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan
deregulasi dan kebijakan debirokratisasi untuk urusan – urusan yang berkaitan
dengan perekonomian pada umumnya dan investasi pada khususnya. Selain itu, pada
masa yang sama perusahaan – perusahaan yang di nasionalisasikan pada masa orde
lama di kembalikan ke pemiliknya.
Menjelang akhir decade 1960an, atas kerja sama dengan Bank
Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium
yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI), yang terdiri atas
sejumlah negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai
pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa pada saat itu Indonesia
sangat beruntung. Dalam waktu yang relative pendek setelah melakukan perubahan
sistem politiknya secara drastic, dari “pro” menjadi “anti’ komunis, Indonesia
bisa mendapat bantuan dana dari pihak Barat. Pada saat itu memang Indonesia
merupakan satu – satu nya negara yang sangat antikomunis yang dianggap oleh
Barat telah berhasil mengalahkan pemberontakan komunis dan sedang berusaha
secara serius melakukan pembangunan ekonomi nya. Pada saat itu belum ada krisis
ULN dari kelompok NSB, seperti pada decade 1980an sehingga boleh dikatakan
bahwa perhatian Bank Dunia pada saat itu dapat dipusatkan sepenuhnya kepada
Indonesia.
Pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian Repelita
(Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai dengan Repelita I (1969 – 1974),
dengan penekanan utama pada pembangunan sector pertanian dan industri -
industri yang terkait seperti agroindustri. Strategi pembangunan dan kebijakan
ekonomi pada Repelita I terpusatkan pada pembangunan industry – industry yang
dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industry –
industry yang memproses bahan – bahan baku yang dimiliki Indonesia, industry –
industry yang padat karya, industry – industry yang mendukung pembangunan
regional, dan juga industry – industry dasar, seperti pupuk, semen, kimia
dasar, bubuk kertas dan kertas, tekstil.
Sejak decade 80an perekonomian Indonesia mengalami suatu
pergeseran kea rah yang lebih liberal dan terdesentralisasi berbarengan dengan
berubahnya peran pemerintahan pusat dari yang sebelumnya sebagai agen
pembangunan ekonomi di samping agen pembangunan sosial dan politik ke peran
lebih sebagai fasilisator bagi pihak swasta, terutama dari segi administrasi
dan regulator, sedangkan peran swasta meningkat pesat. Pergeseran ekonomi
Indonesia ini di dorong oleh sejumlah deregulasi yang di awali dengan
deregulasi sistem perbankan pada tahun 1983 an deregulasi perdagangan pada
tahun 1984. Paket – paket deregulasi tersebut sesuai dengan tuntutan dari
negara – negara donor,Bank Dunia, dan IMF yang dikenal dengan sebutan
“Konsensus Washington".
D. Sistem Ekonomi pada Massa
Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang
mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi
antara lain :
1.
Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan menalokasikan pembayaran Hutang Luar Negeri sebesar Rp 116,3 triliun.
2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah
menjual perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi
perusahaan Negara dari intervensi kekuatan – kekuatan politik dan mengurangi
beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena
BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
E. Sistem Ekonomi pada Massa Kepemimpinan SBY
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono
adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM.
Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran
subsidi BBM dialihkan kesubsidi sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang –
bidang yang mendukung kesjahterahan masyarakat. Kebijakan pertama ini
menimbulkan kebijakan kontroversial yang ke dua, yakni Bantuan Lansung Tunai
(BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ketangan yang
seharusnya menggunakannya tetapi malah diselewengkan oleh pihak – pihak yang
tidak bertanggung jawab. Hingga sekarang dua masalah diatas masih belum
diselesaikan dan menjadi PR bagi perekonomian di Indonesia.
Kesimpulan
Sejarah
perekonomian di Indonesia sudah terjadi dari zaman pra sejarah, mereka sudah
menggunakan system ekonomi Nomaden / berpindah – pindah tempat di zaman
Paleolithicum hingga zaman mulai tinggal tetap dan menggunakan lahan untuk
bercocok tanam di zaman Neolithicum dan berternak / food producing di zaman
megalitikum. Hingga dimana bangsa hindu budha yang sudah mulai berdagang dan
menjual ternak hingga barter (kegiatan tukar menukar barang). Dan mulai
perekonomian di saat bangsa Arab masuk dan mengenalkan hal berdagang di
Indonesia.
1. Sistem
Ekonomi pada massa penjajahan belanda (1600 – 1945)
Menurut sistem ekonomi yang pernah
diterapkan selama penjajahan Belanda, sejarah ekonomi colonial Hindia Belanda
dapat dibagi dalam tiga episode:
·
Sistem merkantilisme ala VOC
(Vereenigde Oost Indische Compagnie)
·
Sistem – sistem ekonomi colonial
·
Pasar modal muncul dan modal asing
(khususnya dari Inggris dan Belanda) masuk dalam jumlah yang besar
2. Sistem
Ekonomi pada massa orde lama (1945 – 1966)
Soekarno
sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar – dasar
pemikiran Barat, termasuk sistem ekonomi liberal / kapitalisme nya. Pada tahun
1959 paham kapitalisme – liberalism secara konstituonal ditolak dengan
diberlakukan nya lagi UUD 1945 sebagai landasan dari sistem ekonomi nasional.
Dengan sistem ini, semua rencana
dan keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi, termasuk pemilihan industry
yang akan dibangun, ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Selama periode Orde Lama (1945 – 1966), perekonomian
Indonesia tidak berjalan mulus, bahkan sangat buruk yang juga disebabkan oleh
ketidakstabilan politik di dalam negeri yang dicerminkan antara lain oleh
terjadinya beberapa pemberontak di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera dan
Sulawesi, pada decade 1950an yang nyaris meruntuhkan sendi – sendi ekonomi
nasional.
3. Sistem
Ekonomi pada massa orde baru massa kepemimpinan soeharto hingga habibe (1966 –
2000)
Pada awal
era Soeharto ini, pemerintah mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat
strategis. Soeharto langsung menggebrakan tiga kebijakan yang berbeda 180
derajat dengan Soekarno, yakni mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan
sector ekonomi, dan merangkul Barat. Paket – paket kebijakan jangka pendek
tersebut adalah tindak lanjut dari diterbitkan nya Tap MPRS No.XXIII Tahun 1966
tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, yang
bertujuan untuk menstimulasi swasta masuk ke sector – sector strategis. Pembangunan
ekonomi diatur melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
yang dimulai dengan Repelita I (1969 – 1974), dengan penekanan utama pada
pembangunan sector pertanian dan industri - industri yang terkait seperti
agroindustry.
4. Sistem
Ekonomi pada massa kepemimpinan Megawati (2000 – 2004)
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan
adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh
untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
1.
Meminta penundaan pembayaran utang
sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan menalokasikan
pembayaran Hutang Luar Negeri sebesar Rp 116,3 triliun.
2.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi
adalah menjual perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan
melindungi perusahaan Negara dari intervensi kekuatan – kekuatan politik dan
mengurangi beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
5. Sistem
Ekonomi pada massa kepemimpinan SBY (2004 – sekarang)
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono
adalah mengurangi subsidi BBM.
Bantuan Lansung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin,
dan masih banyak lagi proyek yang belum rampung.
Daftar Pustaka
Buku
perekonomian Indonesia
Pass C. & Lowes B. 1994. Kamus
lengkap ekonomi, Erlangga
